• Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Baubau
  • Senin, 28 Mei 2018
BERITA
FORUM PERENCANA LINGKUP KOTA BAUBAU
12 Desember 2017 14-29-19

Bappenas Paparkan Mahzab “Communicative Planning”. PERENCANAAN merupakan sisi penting dalam pembangunan. Maka itu, Kepala Bappeda Baubau, H. Abdul Rahim, SE.,MSi menghadirkan pembicara pusat dari Bappenas untuk semakin menambah wawasan aparatur soal perencanaan di Baubau. BAUBAU sebagai daerah yang berstatus kota, memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya di jazirah Buton Raya. Maka itu, pola perencanaan pembangunannya harus sistematis plus inovatif. Inilah salah satu argumentasi yang membuat Abdul Rahim perlu menghadirkan narasumber dari Bappenas untuk meningkatkan kapasitas perencana lingkup Kota Baubau. 

Acara yang digelar di Aula Rapat Restoran Metro Kota Baubau, Senin (11/12) lalu dibuka Wali Kota Baubau, diwakili Asisten I Setkot, La Ode Aswad. Dia mengucapan selamat datang kepada narasumber Ervan Arumansyah, SIP.,MSi (Bappenas), Rega Tadeak Hakim ST.,MM (Kemendagri), Ir. J Robert MTP (Bappeda Sultra) dan para Sekretaris, Kasubag Perencana Dinas dan Badan Lingkup Pemkot. 

"Kita dapat hadir pada acara “Forum Perencana Lingkup Pemerintah Kota Baubau” Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan untuk membangun Kota Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya. Saya menyambut baik disertai apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan ini yang memiliki nilai penting dan strategis bagi perencanaan pembangunan Kota baubau yang paripurna," bebernya. Dimatanya, dalam rangka persiapan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Kota Baubau ke depan, dibutuhkan berbagai informasi terkait regulasi, tahapan penyusunan maupun gambaran umum dari keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah, propinsi dan pemeritah pusat serta tahapan pengendalian, evaluasi capaian pembangunan daerah. DiberlakukannyaPermendagri No. 86/2017 sebagai Pengganti Permendagri No. 54/2010 tentang: 1. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 2. tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta; 3. tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sementara itu, Eko Prasetya, Kabid Analisis Data  Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Baubau mengaku Forum Perencana Kota Baubau tahun 2017 diselenggarakan untuk merealisasikan peran para perencana SKPD dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas dalam merumuskan berbagai alternatif pemikiran terkait isu-isu strategis kebijakan publik daerah. Tujuannya, membangun dan menghadirkan perencana sebagai sebuah kekuatan yang strategis dalam sebuah sistem pembangunan di daerah, dan dapat menjabarkan konsistensi antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD) ke dalam Renstra SKPD dan dokumen dokumen perencanaan 
lainnya. Selanjutnya, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. "Serta menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucapnya.

Ervan Arumansyah SIP MSi, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas sebagai Pemateri dalam acara tersebut menyatakan outline yang akan kita dibahas tentang tantangan pembangunan, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan, sinkronisasi proses perencanaan dan pembangunan pusat-daerah, dan tantangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Di matanya, tantangan saat ini dalam mencapai tujuan bernegara yaitu demokratisasi politik, liberalisasi dan globalisasi ekonomi, desentralisasi pemerintahan. Dampaknya, pelaku politik dan pemerintahan semakin plural dan relasi antar pelaku semakin setara. Keunggulannya yaitu check and balances, dan inklusivitas. Sedangkan kelemahannya, konflik antar pelaku/lembaga bisa chaos dan anarkis. Kemudian, potensi fragmented governance, pertama, karena multi-actors rules dengan relasi yang horisontal, maka kebutuhan terhadap koordinasi dan sinergi semakin besar. Kedua, pemerintah akan semakin sulit untuk mengkoordinasikan aktor governance (state-civil society-business) jika tidak mampu mengkoordinasikan dirinya sendiri. Ketiga, Oleh karena itu, koordinasi internal pemerintah adalah krusial dan menentukan. Fenomena kontemporer pemerintahan Indonesia: masih menghadapi fragmentasi pemerintah. Fragmentasi di pusat: pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat; masing2 kementerian relatif otonom; diperparah oleh afiliasi politik Menteri yang beragam, dan koalisi pemerintah yang rapuh. Fragmentasi Pusat turun ke daerah: Masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di daerah. Fragmentasi antar Level Pemerintahan: Pusat hadir di daerah dengan Dekonsentrasinya, Provinsi & Kabupaten/Kota dengan otonominya (produk desentralisasi pusat).

Ervan juga menyinggung teori perencanaan pembangunan yang ideal ada dua. Pertama, menggabungkan teori perencanaan yang bersifat positif dan normatif, melalui evaluasi kinerja pembangunan (empiris) yang hasilnya digunakan untuk penyusunan sistem perencanaan pembangunan baru yang inovatif. Terakhir, innovasi dalam konteks desentralisasi di Indonesia, yang juga akhirnya selalu berakhir di proses politik, maka mahzab “communicative planning” menjadi relevan dalam perencanaan pembangunan. Dia lebih jauh menjelaskan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Arah kebijakan perencanaan pembangunan, dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerintahan dan kewilayahan. Lebih lanjut, ada  program Prioritas NAWACITA, yaitu pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
Keempat, memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Ervan juga menyinggung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yaitu, sebelum PP 17/2017 Kebijakan money follows function, setelah PP 17/2017  di ubah menjadi kebijakan follows program. Sebelum PP 17/2017 Pendekatannya dulu lebih kepada pendekatan sektoral, sedangkan setelah PP 17/2017 pendekatannya secara tematik, holistic, integrative, spasial (THIS). Tata laksananya dulu Sebelum PP 17/2017 masih secara bilateral, trilateral, musrenbang, sedangkan setelah PP 17/2017 tata laksananya secara Bilateral, Trilateral, Multilateral (Workshop Internal, Koordinasi dengan KL, Rakortek, Musrenbang. Pendekatan perencanaan pembangunan, kata Ervan, kebijakan penyusunan perencanaan dilakukan melalui Money Follow Program. Dimana penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran, Pengendalian Perencanaan, berbasis Kewilayahan, Integrasi Sumber Pendanaan.Dimana yang dimaksud dari Tematik ini adalah fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas, Holistik yaitu pendekatan menyeluruh dan komprehensif. (hulu ke hilir), Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan, dan Spasial yaitu Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi.

"Pengendalian perencanaan ini akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untukmemastikan rencana dijalankan dengan baik. Dimana prioritas nasional adalah pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan kegiatan prioritas yaitu Pembangunan Sarpras Transportasi, Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan, Penyiapan Daya Tarik Wisata. Terakhir, Integrasi sumber pendanaan pembangunan," bebernya.

LINKS
Copyright 2016 - 2018 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Baubau
Top